BANNER ATAS POS

HidayahBengkulu.com  – Sengketa lahan antara Pemerintah kota Bengkulu dan Ahli waris atas lahan SDN 62 dimulai pada tahun 2012. Hak kepemilikan atas lahan seluas 7.548 M3, yang dikuasai oleh Pemkot Bengkulu yang diatasnya telah berdiri bangunan Sekolah Dasar Negeri 62. Pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari pemilik hak yang sah atas lahan tersebut memiliki bukti hukum berupa Sertifikat Hak Milik nomor.990/IV/80 atas nama Saringah bin Suroso, yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 1980. SHM ini terdaftar pada kantor sub direktorat Agraria kotamadya Bengkulu pada tanggal 1 Mei tahun 1980.

Kemudian SHM atas nama Saringah telah di balik namakan kepada Atiyah binti Gaus.
Pembalik namaan sertifikat ini berdasarkan surat keterangan no. 593/1011/08 tanggal 24 Maret 2008 berisi pernyataan dari Atiyah sendiri, bahwa Saringah yang telah meninggal dunia 31 Thn yg lalu, tepatnya pada tanggal14 Februari 1977 mempunyai satu orang anak angkat yaitu Atiyah bin Gaus. Surat pernyataan a.n Atiyah ini ditandatangani oleh Lurah Sawah Lebar, Asprieti.

Sedangkan lahan yang selama ini diketahui adalah milik Pemkot. Sejak dimulainya pembangunan SD inpres di tahun 1984. Penguasaan lahan yang berawal dari keinginan Pemkot dan peruntukan pembangunan Sekolah Dasar yang berada dikawasan kelurahan Sawah Lebar. Merespon dari keinginan Pemkot, yg secara kebetulan tersedia nya lahan kosong yang terlantar dalam kondisi ditumbuhi semak belukar.

Maka pemerintah kelurahan mengeluarkan sebuah surat keterangan, yang menerangkan tersedianya lahan yang dibutuhkan kepada Pemkot.

Menurut informasi yang didapat oleh pihak kelurahan dari warga sekitar, lahan tersebut sebelumnya milik seseorang yang telah meninggal dunia. Warga tersebut bernama Sarigah bin Gaus, meninggal beberapa tahun yang lalu, pada tanggal,14 Febuari tahun 1977.  Alm tidak memiliki ahli waris maupun surat wasiat, dan tidak adanya data-data tentang keluarga Saringah.

Atas dasar keadaan demikian dan menurut ketentuan perundangan-undangan agraria, yang diatur dalam KUH perdata yang pada intinya menyatakan, “Jika penerima waris tidak ada, maka harta warisan akan jatuh kepada negara.” Pada masa itu (orde baru) penguasaan tanah oleh negara/pemerintah atas nama pembangunan dan kepentingan umum adalah hal yang biasa terjadi.

Tidak ada pihak yang akan berani menentang apalagi melakukan perlawanan. Apalagi ada prosedur dan tahapan yang dilalui sesuai dengan regulasi berlaku saat itu. Diantaranya
Peraturan hukum waris berdasarkan kompilasi hukum Islam pada intinya menerangkan, bahwa ahli waris itu terdiri dari dua kelompok, menurut darah dan hubungan perkawinan.

Sedangkan anak angkat tidak mendapatkan warisan, karena tidak termasuk golongan ahli waris, akan tetapi bisa saja bila mendapatkan wasiat, wajiban dan sebagainya setelah terlebih dahulu mengdajukan permohonan pembagian harta kepada Pengadilan Agama. Anak angkat tidak dapat secara otomatis warisan, paling banyak hanya bisa mendapatkan 1/3 dari harta warisan. Dalam kontek lahan yg dimaksud ini, tidak ada surat wasiat wajiban dari Saringah yang ditujukan kepada Atiyah sebelumnya.

Barulah setelah beberapa tahun (4 thn) kemudian, Terjadilah gerakan reformasi, yang salah satu nya dengan ditandai muncul keberanian dari warga masyarakat untuk “melawan” pemerintahan.

Selanjutnya ahli waris pada tanggal 28 Febuari, 2 Mei,12 Agustus, dan pada tanggal 2 Oktober 2014 melakukan penutupan gerbang pintu masuk sekolah, sehingga membuat Kegiatan Belajar Mengajar di SD 62 terganggu bahkan terhenti. Peristiwa ini, sontak membuat masyarakat kota Bengkulu terkejut, khususnya para wali murid yang anaknya bersekolah di SDN 62 melalui pemberitaan berbagai media lokal yang mulai meliput dan melakukan investigasi terhadap adanya sengketa ini.

Atas perbuatan ahli waris, Walikota Bengkulu yang didalam hal ini selaku pemerintah diwakili oleh Patriana Sosialinda selaku wakil walikota Bengkulu, melakukan langkah-langkah hukum, dimulai dengan memberikan surat kuasa khusus kepada Zhori Kusnadi, dan rekan, I Made Sudarmawan dan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk melakukan gugatan perdata kepada pihak ahli waris, Atiyah (tergugat 1) dan kedua belas anak-anaknya (tergugat 2-13).

Surat kuasa ini tertanggal 5 Desember 2015. Pihak Pemkot melalui kuasa hukumnya, lalu menemukannya adanya berbagai kenjangalan-kenjangalan prosedural dalam proses pengalian sertifikat. Adanya dugaan indikasi pemalsuan surat, diantaranya dgn ditemukan surat keterangan yang berbeda tentang status ahli waris yg dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Sawah lebar.

Surat keterangan yang pertama menyatakan bahwa Atiyah adalah anak kandung dari Saringah. Dan pada surat keterangan yang kedua menyatakan bahwa Atiyah adalah anak angkat dari Saringah. Surat keterangan yang kedua ini, ditandatangani oleh Lurah Sawah Lebar dan juga ditandatangani oleh camat Ratu Agung Zamhari.

Kuasa hukum Pemkot menilai Surat keterangan yang menyatakan hubungan dengan hak waris terhadap tanah yang menjadi objek sengketa antara Atiyah dan Saringah tidak dapat dijadikan dasar kelengkapan balik nama karena adanya dua surat keterangan yang berbeda. Menunjukkan bahwa Atiyah sendiri ragu tentang hubungan dirinya dengan Saringah. Bagi kuasa hukum pemkot hal ini membuktikan ketidak jelasan kedudukan hukum dari Atiyah, apakah anak kandung atau anak angkat.

Proses pengalian atas hak SHM dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang tentang peraturan anak angkat, yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1968 dan putusan MA tahun 1973.

Surat keterangan yang dibuat oleh ahli waris yang berbeda ini mengguatkan indikasi adanya rekayasa, kebohongan atau akal-akalan dari Atiyah dengan tujuan supaya dianggap sebagai ahli waris.

Surat pernyataan dari Atiyah yang dibuat tahun 2008, yang menyatakan bahwa dirinya merupakan satu-satunya ahli waris dari Saringah tidak melalui ketetapan lembaga yang berwenang, pengadilan negeri atau pengadilan agama. Surat keterangan ini hanyalah merupakan suatu pernyataan saja dari yang bersangkutan, karena ingin membalik namakan sertifikat hak milik.

Karena itu kuasa hukum Pemkot berkesimpulan bahwa surat pernyataan ini tidak dapat dijadikan bukti sebagai surat tanda bukti ahli waris, tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berhak sebagai mana diatur dalam PP 24 Thn 1977 yang berlaku di wilayah RI.

Saringah. SHM diterbitkan tiga (3) tahun setelah Sarigah meninggal dunia. Fakta-fakta yang didapatkan selanjut menjadi bahan gugatan oleh kuasa hukum Pemkot dipersidangan.
Menghadapi gugatan yang dilayangkan a.n. Pemerintah daerah, ahli waris pada tanggal 23 April 2015 memberikan kuasa kepada pengacara Yuliswan, untuk melakukan pembelaan bagi kepentingan ahli waris. Pada kesempatan balik (Rekonvensi) tuntutan, kuasa hukum ahli waris menuntut Pemkot sebagai penggugat membayar ganti rugi Rp. 6,13 atas kerugian materil dan immaterial dan biaya yang dikeluarkan ahli waris berapa kali melakukanpemagaran lahan.

Pada tanggal 22 April 2015, tergugat pertama (1) a.n Atiyah meninggal dunia. Selanjutnya Hak atas lahan sengketa ini jatuh kepada ke dua belas (12) orang anak dari Atiyah.

Pada awal dimulainya persidangan di Pengadilan Negeri, Jaksa Pengacara Negara yang menjadi kuasa hukum Pemda kota Bkl tidak mendaftarkan surat kuasanya kepada panitera Pengadilan. Setelah bersidang beberapa kali, Pengadilan negeri Bengkulu mengeluarkan putusan no.32/Pdt.G/2014/PN BKL tangga 4 Juli 2015, yang pada amar putusannya menolak gugatan penggugat dan juga menolak eksepsi pihak tergugat.

Selanjutnya gugatan perdata Pemkot berlanjut pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi, yang mana pada putusan no 22/PDT/2015/pT BGL tanggal 9 November 2015 Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan putusan yang menguatkan Pengadilan Negeri. Tidak berhenti sampai disini, pada tanggal 8 Desember 2015 Penggugat kembali mengajukan permohonan Kasasi. Setelah memeriksa berkas perkara, Jumat, tanggal 25 November 2016 permohonan walikota Bengkulu diputuskan ditolak oleh Mahkamah Agung.

Hak sah atas kepemilikan lahan dimenangkan dan oleh pihak ahli waris yang memiliki SHM. Pemberian bukti hak milik yang dikeluarkan oleh Kakan Pertanahan memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi produk hukum yang kuat dalam perkara di pengadilan. Kuasa hukum Pemkot dalam gugatan yang dibuat, seharusnya juga menggugat pihak lain secara prinsipal atau turut tergugat pada Kakan Pertanahan kota Bengkulu secara administrasi, atas prosedural pembalik namaan SHM atas nama Atiyah. Tiga tahun kemudian, kuasa hukum ahli waris Yuliswan, di tahun 2018 meninggal dunia. Sekiranya pihak Pemkot, ada keinginan untuk melakukan gugatan Pidana kepada Atiyah binti Gaus atas indikasi rekaya dan memberikan keterangan kebohongan dalam proses pembalik namaan sertifikasi. Saat ini tindakan itu sudah tidak relevan, karena Atiyah sendiri yang akan dijadikan objek gugatan telah meninggal dunia. Tertutuplah upaya hukum yang memungkinkan bagi Pemkot atas hak kepemilikan lahan sengketa. Pihak ahli waris saat ini bukanlah orang pertama digugat, dan kuasa hukum yang mendampinginya pun sudah berganti dengan orang lain.

Putusan MA yang hanya bersifat deklarator atas hak kepemilikan lahan, serta tidak adanya keputusan tentang berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh Pemkot. Untuk lantas Pemkot menindaklanjuti keputusan MA dengan membetuk tim studi penilaian harga objek lahan ( appraisal ), berapa harga yang pantas dibayarkan sesuai harga pasar kepada ahli waris. Maka beberapa waktu kemudian, keluarlah harga nilai sejumlah 3,4 Milyar rupiah.

Disaat perelakan Pilwalkot 2018 dimulai dan memasukkan tahap pengajuan calon. Polemik atas sengketa lahan antara Pemkot dan ahli waris ini sempat menjadi isyu viral di berbagai media lokal di kota Bengkulu. Adanya polemik ini dijadikan amunisi untuk melakukan black campang pada pigur yang bertarung. Dimana ke-dua orang calon walikota yang ikut berkompetisi merupakan incamben yang sebelumnya menjabat sebagai walikota dan wakil walikota.

Setelah pergelaran Pilwakot, walikota beserta wakil walikota terpilih sudah dilantik dan menjalankan tugas. Persoalan ganti rugi lahan antara Pemkot dan ahli waris baru ada perkembangan yang berarti. Melalui APBD kota Thn 2019, Pemkot mengalokasikan anggaran sejumlah 1 Milyar rupiah untuk mencicil ganti rugi lahan kepada ahli waris.

Akan tetapi, cara pembayaran ini ditolak oleh ahli waris melalui kuasa hukumnya yang menginginkan untuk dibayarkan secara lunas sebesar 3,4 Milyar sesuai nilai harga yang direkomendasikan tim appraisal sebelumnya. Mekanisme dalam penggunaan anggaran pemerintah, dan kemampuan keuangan Pemkot Bengkulu menjadi kendala untuk dapat segera memenuhi keinginan ahli waris.

Polemik pembayaran ganti rugi atas lahan SDN 62 memasuki babak baru, setelah pada hari Minggu pagi, tanggal14 Juli 2019 pihak ahli waris kembali melakukan penyegelan dengan menutup pintu masuk gerbang sekolah satu hari menjelang hari pertama tahun ajaran baru dan siswa akan masuk sekolah.

Upaya negosiasi segera dilakukan Pemkot dengan diwakili oleh Satpol-PP dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meminta kelonggaran waktu agar keesokkan harinya siswa dapat melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar. Pihak ahli waris yang saat ini didampingi oleh Jeky Heriyanto, sebagai kuasa hukum, memberikan waktu kelonggaran selama 7 hari untuk menyelesaikan ganti rugi yang diminta ahli waris.

Setelah satu Minggu kemudian, sesuai waktu yang diberikan, pihak ahli waris kembali menutup pintu masuk sekolah dengan menggunakan pagar seng, dan melarang adanya kegiatan dilakukan d lahan mereka dengan ancaman sanksi Pidana. Senin, 22 Juli Siswa dan guru terpaksa melakukan KBM dijalanan tepat di depan gerbang pintu masuk sekolah. Puluhan wali siswa menyampaikan aksi protes kepada Pemkot dan Dewan kota dan meminta perlindungan kepada Polda Bkl. Pemkot segera menggambil langkah cepat dengan melakukan pemindahan sementara 300 siswa ke SDN 51 dan SDN 59.

Proses Relokasi pemindahan siswa dikawal oleh DPRD kota Bengkulu. Keesokan harinya, sebagai langkah hukum, Kamis 25 Juli tim kuasa hukum Pemkot didampingi oleh Kabag hukum, Diknas, Kepsek dan Komite SD 62 mendatangi Polres untuk melaporkan tindakan. Walikota Bengkulu Helmi Hasan segera menggambil sikap, setelah melakukan pembicaraan dengan pimpinan Dewan diputuskan akan mencari lahan baru sebagai pengganti setelah Badan Anggaran mengalokasikan dana sejumlah 2,5 Milyar untuk pencarian lahan baru.

Rabu, 31 Juli 2019 Gubernur Bengkulu Rohidin Marsyah pada sore hari melakukan mediasi dengan mengundang pihak Pemkot dan ahli waris untuk beraudensi menanyakan Persoalan yang terjadi dan mencoba untuk mencarikan solusi. Gubernur menanyakan polemik ganti rugi diantara Pemkot dengan ahli waris yang belum juga selesai.

Dalam pertemuan tersebut Pemkot di wakili oleh walikota Bengkulu Dedy Wahyudi yang mengunakan kesempatan dalam forum itu untuk mengemukakan kendala yang dihadapi Pemkot sehingga negosiasi menemui jalan buntu. Serta langkah-langkah dan kebijakan apa saja yang telah dihambil dan dilakukan Pemkot. Dalam penjelasan nya wakil walikota menyatakan bahwa, Pemkot sebenarnya sudah menganggarkan 1 Milyar melalui APBD untuk mencicil sesuai dengan kemampuan keuangan, namun ditolak oleh ahli waris. Pada mediasi ini, Gubernur menawarkan bantuan hibah 1,4 Milyar kepada Pemkot sebagai tambahan pembayaran lahan dari 3,4 Milyar yang menjadi tuntutan.

Gubernur meminta Pemkot untuk dapat menganggarkan 1 Milyar lagi pada APBD Perubahan atau melalui APBD kota tahun depan agar pembayaran segera lunas.

Pemkot yang beberapa hari sebelumnya sudah membuat keputusan untuk mencari lahan baru, dan membangun gedung SDN 62 di lahan yang lain. Persetujuan dari rencana inipun sudah didapatkan dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang akan memberikan bantuan hibah sebesar 1,6 Milyar rupiah kepada Pemkot melalui APBN Perubahan. Setelah sempat mereda dalam beberapa hari, polemik dari tuntutan pembayaran ganti rugi yang dituntut oleh ahli waris kepada Pemkot kembali menjadi pembicaraan dan perdebatan di ranah publik.

Mediasi yang dilakukan oleh Gubernur tentu saja mendapatkan tanggapan yang beragam. Sebagian menilai, mediasi yang dilakukan gubernur Rohidin adalah manuver Gubernur untuk menaikkan popularitasnya, Dikenal sebagai pemimpin yang perduli terhadap kelangsungan dunia pendidikan di daerah nya. Ada warga menanyakan Mengapa keperdulian Gubernur baru ditunjukkan setelah Pemkot dan Dewan kota sudah menggambil keputusan tentang lahan sengketa yang telah memasuki babak akhir. Apakah momentum ini dilakukan Rohidin Marsyah untuk mengambil bagian dalam permasalahan sebagai pemberi solusi.

Pada saatnya di manej menjadi kepentingan politik pencitraan pada Pilkada Gubernur yang akan berlangsung tahun depan. Pernyataan yang juga terdengar, “bukankah masih banyak persoalan lain yang menjadi tanggung jawab Pemprov untuk mendapatkan perhatian dan penyelesaian oleh gubernur. Masih kuat ingatan publik akan janji Gubernur yang akan memberikan bantuan dana hibah untuk Rumah Sakit Harapan dan do’a milik Pemkot Bkl sebesar 10 Milyar pada tahun 2018 yang sampai saat ini belum terealisasi.

Polemik pembayaran lahan yang sudah diputuskan untuk tidak jadi dibayar Pemkot kepada ahli waris terlanjur membuming di level provinsi. Menjadi Isyu yang menghiasi pemberitaan media paling tidak untuk beberapa hari kedepan. Menjadi topik yg kembali relevan dan cukup menarik untuk kembali diperdebatkan di warung kopi, Digoreng untuk menjadi bahan kepada lawan politik untuk dipersalahkan dan pihak yang bertanggung jawab atas polemik sengketa ini, khususnya oleh para warganet di medsos.

Akankah isu ini akan diberi formalin agar awet sampai perelakan pilkada tahun depan ? Mengorbankan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi siswa sebagai mana menjadi amanah konstitusi. Atau berlanjut dari sengketa hukum perdata menjadi perkara pidana atas eksekusi lahan yang dilakukan ahli waris. Atau cukuplah menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar tidak akan terulang kembali dimasa yang akan datang.(**)