BANNER ATAS POS

HD, – Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPRD Provinsi Bengkulu kembali menjadi sorotan.

Pasalnya, PPTK DPRD Provinsi Bengkulu Tersebut diduga telah melaksanakan praktek pembayaran publikasi secara tertutup bahkan dipotong.

Bahrin selaku PPTK DPRD Provinsi Bengkulu ini beralasan uang yang dialokasikan tersebut tidak mencukupi untuk membayar media-media yang ada. Tanyakan ke bagian Bendahara , setelah ditanyakan ke bendahara PPTK tidak mengupulkan SPJ makanya yg cair tertentu saja sesuai SPJ, jawab bagian bendahara.

Kejadian ini sudah berlangsung lama, terhitung Pencairan pertama hingga pencairan kedua, hampir disetiap ada pencairan dana publikasi di DPRD prov bengkulu pasti pembayaran dilakukan tidak terbuka bahkan beberapa kawan yang pencairan mengatakan kami dipotong dua .

Saat ditelusuri menurut salah satu orang dalam mengatakan media yang seharusnya cair pun belum di cairkan.

Menurut salah satu marketing media bagian publikasi yang tak mau disebutkan namanya, mengungkapkan saya pencairan Rp. 5 000.000 tapi yang saya terima separuh nya .

“Padahal kita membuat kegiatan publikasi DPRD provinsiSudah dianggarkan dan semua orang tau berapa anggarannya kami dari prusahaan media akan melaporkan hal ini ke pihak penegak hukum agar member pelajaran korupsi, kolusi, nepotisme harus di penjarakan.,”sumber lensanengkuku.com